Berita

PT Pertamina mendapat jaminan pasokan minyak mentah dari Irak sebanyak 33.000 barrel per hari. Ini berlaku selama periode 1 Mei sampai 31 Desember 2013.Informasi yang diperoleh Kompas dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, jaminan tersebut diperoleh berdasarkan kesepakatan antara Pertamina dan State Oil Marketing Organization (SOMO) Irak, pada 14 Maret 2013 di Irak.

Kesepatan dapat diperbarui baik dalam hal kuantitas maupun jangka waktunya apabila dipandang perlu oleh kedua belah pihak. Kerja sama Pertamina dan SOMO merupakan tindak-lanjut atas penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Perminyakan Irak.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa selaku pimpinan delegasi melakukan pembicaraan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri Irak Bidang Energi Hussein Abdullah Al-Shahristani.
Pemerintah Irak juga menawarkan kesempatan kepada Pertamina untuk melakukan eksplorasi di salah satu dari tiga lapangan minyak di Irak, yakni lapangan Merjan, Kifl, atau West Kifl. Di samping itu, Pertamina juga berharap mendapat kesempatan sebagai paritisipan minoritas dalam konsesi lapangan West Qurna-1.

Menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, setiap kubu mulai mencalonkan kandidat ketua umum jagoannya. Persaingan terlihat dari upaya "memagari" persyaratan calon dengan membuat persyaratan sendiri. Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Hanta Yudha menilai, saat ini kubu Cikeas yang berkorelasi kuat dengan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono mulai membuat persyaratan bahwa ketua umum tidak boleh rangkap jabatan.

"Tidak boleh rangkap jabatan ini tentu sebagai upaya untuk menjegal pencalonan Marzuki Alie dalam bursa Ketum Partai Demokrat," ujar Hanta saat dihubungi, Di sisi lain, lanjut Hanta, kubu Marzuki Alie mulai menggelontorkan isu bahwa calon ketua umum harus kader Demokrat yang sudah pernah menjadi pengurus. Wakil Ketua Umum Max Sopacua, yang merupakan eks tim sukses Marzuki Alie, menyatakan, tak layak jika Ketua Umum Demokrat berasal dari kalangan eksternal. 

"Persyaratan harus kader ini menjegal upaya calon-calon eksternal seperti Gita Wirjawan, Pramono Edhie yang memiliki kedekatan dengan Cikeas," kata Hanta.Sementara, dari kubu Anas, lanjutnya, tetap menginginkan agar proses pemilihan calon ketua umum digelar terbuka. Artinya, baik kader internal atau eksternal bebas masuk dalam bursa calon ketua umum. "Kalau tidak terjadi deal di awal atau kesepakatan yang mengakomodir dan pembagian posisi ke semua, maka ini akan terbelah di dalam KLB nanti. Yang terjadi sekarang saling memagari," kata Hanta.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa juga mengatakan bahwa rencana aklamasi yang selama ini diwacanakan kubu Cikeas bisa saja ditolak. Mekanisme penclaonan Ketua Umum, katanya, tidak diatur dalam AD/ART melainkan dalam tata tertib KLB yang baru akan ditetapkan oleh steering committee saat KLB dilakukan. Setelah tata tertib disusun, Saan menjelaskan, rencana tata tertib akan disampaikan ke peserta kongres untuk disetujui atau ditolak. 

Pemerintah belum berhasil memutuskan tentang konsep pembiayaan studi kelayakan proyek Jembatan Selat Sunda. Masih terjadi beda pandangan yang prinsip atas proyek yang ditaksir lebih dari Rp 100 triliun tersebut.”Terus terang saja memang belum ada kata kesepakatan antara apakah menggunakan APBN atau tidak. Saya tetap kekeuh mengatakan non-APBN,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis (28/2/2013).Menurut Hatta, beda pandangan itu terjadi antara Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dan sejumlah menteri terkait lainnya. Agus menginginkan studi kelayakan dilakukan sendiri oleh pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara menteri lain, termasuk Hatta, menginginkan studi kelayakan tidak dari APBN.
”Semua itu maksudnya baik, tapi yang penting buat kita adalah bagaimana ini bisa dilaksanakan dengan tetap menjaga akuntabilitasnya,” kata Hatta.

Masih adanya beda pendapat tentang konsep pembiayaan studi kelayakan Jembatan Selat Sunda, kata Hatta, menyebabkan pembahasan ditarik sampai tingkat Wakil Presiden Boediono. Wacana terakhir yang muncul dalam pembahasan adalah melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dalam proyek tersebut.
Saat ditanya apakah dana BUMN kuat membangun megaproyek tersebut, menurut Hatta, ada kemungkinan bisa jika ada sinergi yang solid. Alternatif lain adalah kolaborasi antara BUMN dan swasta.
”Sebab kalau pakai APBN, kasihan yang lain. Proyek itu sekitar Rp 180 triliun. Studinya saja Rp 1 triliun. Kalau mau pakai APBN, kita masih perlu irigasi, jalan-jalan pedesaan, rumah sakit, dan infrastruktur yang lain,” kata Hatta.

Hatta berharap pada Maret ini pembahasan bisa dilanjutkan kembali sehingga paling tidak studi kelayakan bisa dimulai tahun ini.
Ekonom Faisal Basri berpendapat, proyek Jembatan Selat Sunda adalah proyek sesat. Dari sisi pembiayaan, swasta tidak mungkin mau mengeluarkan anggaran yang cukup masif tanpa adanya dukungan pemerintah melalui kucuran APBN.
”Mana ada swasta mau mengeluarkan dana untuk membiayai proyek yang anggarannya sangat besar dan baru mulai mendapatkan pemasukan 15 tahun kemudian,” kata Faisal.
Udang dibalik batu yang dimaksud Faisal adalah konsesi kepada pihak swasta. Ini bisa berupa konsesi lahan yang luas di Sumatera dan Jawa. (LAS)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2013. Mulai Kamis (28/2/2013), anggaran tersebut telah ditayangkan si
Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat DKI Jakarta Eko Hariadi mengatakan, akses APBD DKI melalui situs web itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal transparansi dan keterbukaan. "Dengan bisa diaksesnya APBD melalui website, masyarakat jadi bisa ikut mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran," kata Eko di Balaikota Jakarta,
Informasi yang disampaikan dalam situs web tersebut terkait dengan anggaran secara makro dan program unggulan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Seluruh informasi mengenai APBD, seperti kode rekening serta jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sebuah kegiatan, terpampang dalam situs web tersebut. Sementara itu, untuk poster yang akan ditempel di setiap kantor RW baru bisa direalisasikan pekan depan.

"Untuk poster masih memerlukan waktu satu pekan lagi karena pencetakannya lebih lama," ujarnya.
APBD DKI 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 49,98 triliun dengan rincian aspek penerimaan yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 41,53 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,45 triliun. Adapun aspek pengeluaran terdiri dari belanja daerah sebesar Rp 45,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,4 triliun. "Seluruh anggaran untuk program unggulan Pemprov DKI Jakarta juga dapat diakses," kata Eko.
Pada tahun 2013, Pemprov DKI memiliki 20 program unggulan, antara lain pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Pemprov DKI juga mengedepankan pembangunan flyover dan underpass; optimalisasi, perluasan, serta penambahan jaringan jalan dan missing link; pembangunan Terminal Bus Pulogebang; peningkatan pengelolaan bus transjakarta; pembangunan mass rapid transit (MRT); penataan trayek dan peremajaan angkutan umum berupa pengadaan bus sedang untuk peremajaan angkutan umum reguler; serta pelayanan kesehatan masyarakat melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Program unggulan lainnya adalah peningkatan pelayanan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, penataan kampung dan kantong kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan pengelolaan air limbah domestik, dan pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah kota, dan peningkatan sarana-prasarana olahraga dan pemuda melalui pembangunan Stadion BMW.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tujuan ekspor Indonesia kini sudah mulai ada perubahan. India kini menjadi tujuan menarik untuk ekspor dari Indonesia. Kepala BPS Suryamin menjelaskan negara tujuan ekspor Indonesia selalu didominasi oleh China, Jepang dan Amerika Serikat.
"Kini posisi ketiga sudah ditempati oleh India. Berarti ada tujuan ekspor yang lain dan dianggap potensial," kata Suryamin di kantornya, Jakarta,Suryamin menegaskan selama Januari 2013, ekspor Indonesia sebesar 15,38 miliar dollar AS, turun 1,24 persen dibanding Januari 2012 dan turun 0,11 persen dibanding Desember 2012. Untuk ekspor non migas mengalami kenaikan 2,69 persen (yoy) menjadi 12,76 miliar dollar AS. Kontribusi negaranya adalah China 1,49 miliar dollar AS (11,65 persen), Jepang 1,4 miliar dollar AS (10,96 persen) dan India 1,32 persen (10,34 persen).

"Ekspor ke India ini kebanyakan berupa minyak sawit mentah (CPO). India memang potensial karena penduduknya lebih dari satu miliar jiwa. Semoga nanti pemerintah bisa mengembangkan ke pasar lainnya agar neraca perdagangan bisa surplus," tambahnya.
Dari sisi impor masih mengalami kenaikan 6,82 persen (yoy) menjadi 15,55 miliar dollar AS. Sementara dibanding Desember 2012 mengalami penurunan 0,22 persen. Kontribusi impor ini adalah berupa impor migas yang naik 9,04 persen menjadi 4,04 miliar dollar AS.
Sementara non migasnya sudah turun 3,11 persen dibanding Desember 2012 menjadi 11,51 miliar dollar AS. "Ini karena kita sudah bisa menyuplai barang non migas sendiri," tambahnya. Sedangkan negara yang menjadi tujuan impor Indonesia adalah China, Jepang dan Singapura.

PDI-P DPD Jawa Barat berkeyakinan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur akan berlangsung dua putaran dan bukan satu putaran seperti prediksi sejumlah lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat."Saya hormati hitung cepat, tetapi itu bukan alat, apalagi dasar untuk menangkan pasangan. Kami akan tunggu hasil KPU siapa yang menang dan siapa yang tidak melakukan pelanggaran," ujar Ketua DPD PDI-P Jabar TB Hasanuddin, Senin (25/2/2013) di kantornya.
Ia mengatakan, keyakinan bahwa pilgub akan berlangsung dua putaran didasarkan hasil penghitungan riil, yakni berdasarkan pengumpulan formulir dari TPS.

Dari hasil hitung riil formulir C1 yang dilakukan oleh saksi dari pasangan Rieke-Teten hingga Senin pagi, telah terkumpul 7.700.288 juta suara.
Dari jumlah itu, pasangan Dikdik-Toyib memperoleh 3,75 persen, pasangan Irianto-Tatang memperoleh 14,82 persen, pasangan Dede Yusuf-Lex Laksamana memperoleh 23,11 persen, pasangan Aher-Dedy Mizwar memperoleh 29,55 persen, dan pasangan Rieke-Teten memperoleh 28,77 persen.

Sebuah banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air.^] Dalam arti "air mengalir", kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya.^[3]

Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman, namun banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain.
Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik.
Mitos banjir besar adalah kisah mitologi banjir besar yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menghancurkan suatu peradaban sebagai pembalasan agung dan sering muncul dalam mitologi berbagai kebudayaan di dunia.

Akses jalan poros Desa Cinnong-Desa Pattuku Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan longsor hingga membuat ribuan warga di Desa Pattuku terisolasi, Sabtu (12/01/2013). Hal ini disebabkan hujan deras yang teus mengguyur wilayah selatan Bone.

Jalan yang berada di tebing terjal pegunungan ini longsordi beberapa titik pada pukul 07.00 WITA. Kendaraan, baik roda dua maupun roda empat tidak bisa melintas. Sebanyak 1.143 jiwa penduduk Desa Pattuku pun tak bisa melakukan apa-apa. Mereka menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Sementara itu, pihak kecamatan yang dikonfirmasi terkait peristiwa ini mengakui bahwa akses jalan poros ini merupakan satu-satunya akses untuk masuk dan keluar dari desa tersebut

"Sampai sekarang kami belum mengetahui bagaimana kondisi warga di sana karena yang longsor itu satu-satunya jalan ke sana," kata Camat Bonto Cani, Andi Hidayat Pananrengi.

Namun, kata Andi, pihaknya tengah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten untuk menurunkan tim untuk menembus desa tersebut. Desa Pattuku merupakan desa yang berada di pedalaman Kabupaten Bone yang berjarak 130 kilometer dari Kota Watampone.

Lima warga asing asal Filipina diselamatkan dari tengah laut oleh Tim SAR Manado dengan menggunakan kapal penyelamat Rescue Boat (RB) 212, Sabtu (12/1/2013) sekitar pukul 10.00 Wita. Kelima WNA tersebut terdiri dari dua laki-laki dewasa, dua wanita dewasa dan seorang anak usia dua tahun.

Ketika diselamatkan mereka berada di sebuah rakit ikan pada koordinat 281 derajat Timur Laut dari Bitung. Tim SAR harus menempuh jarak 110 mil laut selama kurang lebih enam jam untuk menyelamatkan mereka.

Tim yang dipimpin oleh Kepala SAR Manado, Herry Sasongko berangkat dari pelabuhan navigasi Bitung pada pukul 4 dini hari. "SAR mendapat laporan dari radio pantai bahwa ada korban kapal tenggelam yang berhasil mencapai rakit," ujar Sasongko.

Di tengah gelombang yang tinggi, Tim SAR berhasil mencapai rakit. Empat anggota regu dengan menggunakan perahu karet menyelamatkan kelima korban yang sudah beberapa hari berada di atas rakit. "Kami tidak bisa memacu kapal penyelamat lebih cepat karena ombak, jadi kecapatan dipertahankan pada 17 knot per jam," ujar Kepala Kamar Mesin, Suprapto.

Setelah itu, kelima korban kemudian dinaikkan ke atas kapal. Saat dipindahkan para korban terlihat sangat lemah dan kulit mereka terbakar sengatan matahari. Korban pun diberi pertolongan awal dengan makanan dan minuman serta selimut.

Selanjutnya mereka dibawa ke Pelabuhan Navigasi Bitung untuk selanjut akan ditangani oleh Tim Medis. Kompas.com yang bersama-sama dengan Tim Penyelamat mengevakuasi korban kesulitan mengorek keterangan lebih jauh, karena kelima korban tidak mengerti bahasa Indonesia.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) akan menekan defisit transaksi pembayaran asuransi ke luar negeri dengan mendirikan Giant Reinsurance Company.

Dengan menambah kapasitas reasuransi, Indonesia bisa menekan defisit transaksi pembayaran asuransi ke luar negeri dengan mendirikan suatu Giant Reinsurance Company.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Julianoor juga menambahkan, bahwa AAUI bersedia membantu menyiapkan proposal rinci untuk mengatasi masalah ini asal didukung penuh oleh pemerintah.

"Negara yang sudah melakukan hal yang sama terkait defisit transaksi pembayaran asuransi ke luar negeri adalah, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Filipina dan kita harus bisa melakukannya dan memodifikasinya kembali," ujar Julianoor, dalam konfrensi pers, di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Pada hal ini, dia mengaku tinggal mempraktekannya saja. karena di negara lain sudah dilakukan mengenai hal ini dan Indonesia tinggal meniru serta memodifikasinya lagi.

Siti Rubaidah, istri Wakil Wali Kota Magelang, Joko Prasetyo, kembali melaporkan suaminya ke Polres Magelang Kota atas tindakan menyembunyikan pernikahan dan perzinaan, Kamis (10/1/2013).
Ida, panggilan akrab Siti Rubaidah, mendatangi Mapolres Magelang sekitar pukul 15.00 WIB, didampingi Koordinator Jaringan Rakyat Anti Pejabat Publik Pelaku KDRT (JRAP3KDRT), Ahmad Badawi dan 5 orang kuasa hukumnya yang dipimpin Denny Septiviant. Rombongan Ida langsung mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan diterima Kanit SPK, Ipda Lukman Fuadi.
Ida keluar dari ruang SPK sekitar pukul 17.00 dan langsung menuju unit I Reskrim untuk menjalani pemeriksaan guna Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Awal. Denny Septiviant, kuasa hukum Ida menjelaskan, selain Joko yang telah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus KDRT, pihaknya juga melaporkan SZN, yang diduga menjadi wanita idaman lain Joko Prasetyo. Keduanya dinilai telah melakukan tindak pidana pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang berbunyi, "barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada, menjadi penghalang yang sah untuk itu".
Selain itu, keduanya juga diduga melanggar Pasal 284 KUHP karena dianggap melakukan perzinaan sepanjang mereka tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP di atas.
"Joko Prasetyo yang masih menjadi suami sah Siti Rubaidah, diduga melakukan nikah siri dengan dengan SZN tersebut tanpa seizin istrinya. Selain itu Joko juga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di instansi yang berwenang," paparnya.
Ahmad Badawi menambahkan, Ida kembali melaporkan suami dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana baru, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 lalu, Joko Prasetyo sudah mengakui kepada istrinya telah melakukan nikah siri kurang lebih satu bulan sebelumnya dengan perempuan berinisal SZN.
"Pernikahan siri itu juga sudah diakui Joko Prasetyo melalu media massa. Padahal, hingga saat ini tidak ada putusan dari Pengadilan Agama (PA) kepada Joko Prasetyo berupa izin untuk beristri lebih dari satu orang," katanya.
Untuk melengkapi aduan, lanjutnya, pihaknya juga menyertakan bukti pembicaraan yang terekam dalam Blackberry Massenger (BBM) antara Joko Prasetyo dengan seorang perempuan yang didalam kontak BBM Joko bernama Cahya.
"Cahya di dalam kontak BBM itu nama panggilan dari SZN, ada fotonya juga. Ada sekitar 15 lembar bukti yang menunjukkan kemesraan yang hanya ditunjukan oleh pasangan suami istri. Dan itu tidak pantas untuk dipublikasikan," tandasnya.
Kanit SPK, Ipda Lukman Fuadi membenarkan adanya laporan tersebut. Pihaknya telah menerima laporan yang dicatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan nomer STP/05/I/2013/Jateng/Res Mgl Kota.
Seperti diberitakan, Wakil Walikota Magelang, Joko Prasetyo telah ditetapkan oleh pihak kepolisian sebagai tersangka atas dugaan tindakan KDRT terhadap istrinya. Berkas pemeriksaan telah diserahkan kejaksaan, namun belum lengkap (P21) karena tidak disertakan barang bukti dan tersangka. Akibat tindakannya pula, Joko telah mendapat sanksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P berupa pemecatan sebagai kader.