Presiden Minta Anggaran Pendidikan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak boleh ada lagi hambatan bagi implementasi anggaran pendidikan tahun 2013. Presiden juga mengingatkan, anggaran pendidikan yang demikian besar harus tepat sasaran dan penggunaannya memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas.

”Anggaran pendidikan itu yang terbesar, yang tentu harus digunakan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Presiden, saat membuka sidang kabinet terbatas, Kamis (28/2), di Jakarta.

Sidang yang khusus membahas masalah implementasi anggaran pendidikan tahun 2013 itu diikuti Wakil Presiden Boediono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Menurut Presiden, pemerintah memiliki target-target yang harus dicapai pada dua tahun akhir periode pemerintahan sekarang. Target-target itu antara lain pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh Tanah Air dan peningkatan mutu pendidikan.

Mendikbud Mohammad Nuh mengakui, ada sejumlah persoalan yang menghambat implementasi anggaran pendidikan. Ia mencontohkan, anggaran pelaksanaan ujian nasional tahun ini dialokasikan bagi 14 juta peserta didik. Dalam rapat koordinasi dengan Komisi X DPR, ternyata jumlah peserta didik yang akan ikut UN diperkirakan hanya sekitar 12 juta siswa.

Dengan adanya selisih yang cukup signifikan itu, Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang bagi alokasi anggaran itu sehingga tidak bisa dicairkan. Setelah Kemendikbud mengecek ulang, ternyata memang ada penghitungan ganda atas jumlah siswa yang akan mengikuti UN.

Alokasi anggaran untuk Kemendikbud tahun ini mencapai Rp 73 triliun. Adapun keseluruhan anggaran untuk fungsi pendidikan mencapai Rp 330 triliun yang terbagi ke tujuh kementerian