Komisi Pemberantasan Korupi didesak mengusut tuntas seluruh kasus
korupsi anggaran yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
khususnya yang penyidikannya belum tuntas. Jika tidak, maka praktik
korupsi anggaran untuk modal menghadapi Pemilu 2014 bakal terus
terjadi. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption
Watch Emerson Yuntho dan anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin
saat diskusi di Jakarta
Didi memberi contoh
penyidikan kasus korupsi anggaran proyek perguruan tinggi di
Kementerian Pendidikan Nasional. KPK jangan hanya berhenti kepada kader
Demokrat Angelina Sondakh alias Angie. Menurut Didi, tidak mungkin
hanya melibatkan Angie. Dia meyakini ada politisi dari partai lain yang
terlibat.
Politisi Demokrat itu menambahkan, hal yang sama juga
harus dilakukan terhadap penyidikan perkara korupsi dana penyesuaian
infrastruktur daerah (DPID) yang melibatkan politisi Partai Amanat
Nasional Wa Ode Nuryati. Selain itu, kasus suap Revisi Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena
Menembak PON Riau serta kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama.
"Ini
belum tuntas semua. Tidak mungkin hanya mereka saja. Bila ada nama lain
harus diungkap. Tapi kok seolah-olah tidak terungkap. Ini tugas KPK
mengungkap semua," kata Didi.
Emerson mengatakan, tidak tegasnya
parpol terhadap kadernya yang melakukan korupsi menjadikan politisi lain
tidak jera. Dia memberi contoh sikap Partai Demokrat yang tidak
mencopot Angie dari DPR. Saat ini, Angie hanya diberhentikan sementara
dari DPR.
"Negara masih menggaji koruptor," kata Emerson.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar